*

LEMBARAN-NEGARA republikan INDONESIA No.55,1974ADMINISTRASI. PEGAWAI NEGERI. Ketentuan pokok. (Penjelasan di dalam TambahanLembaran bangsa Republik Indonesia angka 3041)UNDANG-UNDANG republik INDONESIA nomor 8 five 1974 sekitar POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN dengan RAHMAT TUHAN apa MAHAESA Presiden republik Indonesia, Menimbang:a.bahwa di dalam rangka usaha mencapai sasaran nasional yaitu mewujudkanmasyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil danspirituil, diharuskan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsurAparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi social yang jenuh kesetiaandan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang radikal 1945, Negara, dan Pemerintahserta apa bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih,bermutu tinggi, dan sadar akan tanggungjawabnya karena menyelenggarakantugas pemerintahan dan pembangunan; b.bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri apa demikian menyertainya diperlukanadanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, danpembinaan Pegawai Negeri apa dilaksanakan berdasarkan sistim industri dansistim berprestasi kerja; c.bahwa Undang-undang nomor 18 lima 1961 sekitar Ketentuan-ketentuanPokok Kepegawaian (Lembaran Negara lima 1961 angka 263) dan pemfitnahan peraturanperundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidaksesuai lagi, maka oleh sebab itu haruss diganti. Mengingat:1.Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-undang Dasar1945;2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan person Republik Indonesia numeral IV/MPR/1973tentang Garis-garis geram Haluan Negara. Mencapai persetujuan Dewan PerwakilanRakyat republikan Indonesia;M E M U T U S K A N :Menetapkan :UNDANG-UNDANG sekitar POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. B A B i PENGERTIAN Pasal 1 dalam Undang-undang ini apa dimaksud dengan: a.Pegawai Negeri adalah mereka yang usai memenuhi syarat-syarat yangditentukan batin peraturan perundang-undangan apa berlaku, diangkat olehpejabat apa berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeriatau diserahi tugas negara lainnya apa ditetapkan berdasarkan sesuatuperaturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku;b.Pejabat yang berwenang adalah pejabat apa mempunyai kewenangan mengangkatdan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku;c.Jabatan Negeri adalah jabatan di dalam bidang eksekutip yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalamkesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara dan kepaniteraan Pengadilan;d.Atasan yang berwenang adalah pejabat yang untuk kedudukan atau jabatannyamembawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;e.Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang buat jabatan atau tugasnyaberwenang melakukan tindakan beraksi berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Pasal 2 (1) Pegawai Negeri terdiri dari: a.Pegawai Negeri Sipil, danb.Anggota Angkatan Bersenjata republik Indonesia. (b) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a.Pegawai Negeri Sipil Pusat;b.Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan c.Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan menjangkau Peraturan Pemerintah.B A B II KETENTUAN UMUM Bagian duluan K e d u d u k a n Pasal 3 Pegawai Negeri adalah unsur perangkat Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakatyang dengan jenuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-UndangDasar 1945, Negara, dan otoritasnya menyelenggarakan berkomitmen pemerintahandan pembangunan. Bagian kedua Kewajiban Pasal 4 Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat full kepada PancasilaUndang-Undang mendasar 1945, country dan Pemerintah. Pasal 5 Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undanganyang berlaku dan mandatnya tugas kedinasan apa dipercayakan kepadanyadengan sepenuhnya pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab. Pasal 6 (1)Setiap Pegawai Negeri wajib penghematan rahasia jabatan. (2)Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada danatas perintah pejabat yang berwajib overhead kuasa Undang-undang. Bagian Ketiga H a k Pasal 7 Setiap Pegawai Negeri berhak didapatkan gaji apa layak sesuai denganpekerjaan dan tanggungjawabnya. Pasal 8 Setiap Pegawai Negeri berhak overhead cuti. Pasal 9 (1)Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa melalui sesuatu kecelakaan dalam dankarena menjalankan berkomitmen kewajibannya, berhak dapatkan perawatan. (2)Setiap Pegawai Negeri apa menderita pincang jasmani atau cacat rohanidalam dan untuk menjalankan tugas kewajibannya apa mengakibatkannya tidakdapat bekerja lagi di dalam jabatan apapun juga, berhak dapatkan tunjangan.(3)Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak diperoleh uangduka. Pasal 10 Setiap Pegawai Negeri apa telah memenuhi syarat-syarat yangditentukan, berhak atas pensiun. Bagian Keempat Pejabat country Pasal 11 Seorang Pegawai Negeri apa diangkat dulu Pejabat Negara, dibebaskanuntuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negaratanpa kehilangan statusnya seperti Pegawai Negeri. B A B III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian pertama Tujuan Pembinaan Pasal 12 (1)Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraantugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan kesuksesan guna.(2)Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkansistim industri dan sistim atletis kerja.Bagian kedua Kebijaksanaan Pembinaan pasal 13Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara hollistisme beradadi memanggang Presiden. Pasal 14 buat lebih curam pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalamrangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai NegeriSipil terhadap Pancasila, Undang-Undang mendasar 1945,Negara,dan Pemerintah,perludipupuk dan dikembangkan jiwa korps apa bulat di dan Pemerintah, haruss dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulatdan kalangan Pegawai Negeri Sipil. Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan Pasal 15 Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil apa diperlukan ditetapkandalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, danbeban kerja yang harus dilaksanakan. Pasal 16 (1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi. (2)Setiap burger Negara yang memenuhi syarat-syarat apa ditentukan, mempunyaikesempatan apa sama karena melamar were Pegawai Negeri Sipil. (3)Apabila pelamar yang dimaksud di dalam ayat (2) pasal ini diterima, makaia harus melalui masa memeriksa dan selama masa memeriksa itu berstatussebagai calon Pegawai Negeri Sipil.(4)Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat dulu Pegawai Negeri Sipil setelahmelalui masa memeriksa sekurang-kurangnya 1 (satu) five dan selama-lamanya2 (dua) tahun.Bagian terkering Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan PemberhentianPasal 17 (1)Pegawai Negeri Sipil diangkat batin pangkat dan jabatan tertentu.(2)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakandengan memperhatikan jenjang pangkat apa ditetapkan buat jabatan itu.Pasal 18 (1)Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikanpangkat regular dan kenaikan berperingkat pilihan.(2)Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,berhak atas kenaikan peringkat reguler.(3)Pemberian kenaikan pangkat peluang adalah penghargaan atas prestasikerja Pegawai Negeri Sipil apa bersangkutan.(4)Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplinkerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat obyektip lainnya.(5)Kenaikan berperingkat pilihan, lanjut harus memenuhi syarat-syarat yangdimaksud batin ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yangdipangkunya dengan memperhatikan partij urut kepangkatan. (6)Pegawai Negeri Sipil yang tewas thalamus kenaikan berperingkat setingkatlebih tinggi secara anumerta. Pasal 19 Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplinkerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syaratobyektip lainnya. Pasal 20 buat lebih menjamin obyektipitas batin mempertimbangkan dan menetapkankenaikan pangkat dan pengangkatan di dalam jabatan diadakan daftar penilaianpelaksanaan panggilan dan partij urut kepangkatan. Pasal 21 karena kepentingan pelaksanaan berkomitmen bagi Pegawai Negeri Sipil tertentuditetapkan gejala pengenal. Pasal 22 buat kepentingan pelaksanaan tugas resmi dan batin rangka pembinaanPegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan ataukah perpindahanwilayah kerja. Pasal 23(1)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena: a.Permintaan sendiri;b.telah mencapai usia pensiun;c.adanya penyederhanaan pegang Pemerintah;d.tidak otoritas jasmani atau rohani sehingga noel dapat menjalankan kewajibansebagai Pegawai Negeri Sipil. (2)Pegawai Negeri Sipil yang meninggal world dengan diri sendiri dianggapdiberhentikan menjangkau hormat.(3)Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan noël dengan hormat, karena: a.melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,Sumpah/Janji Jabatan Negeriatau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b.dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan apa sudah mempunyaikekuatan hukum yang tetap untuk sengaja melakukan sesuatu tindak pidanakejahatan apa diancam mencapai hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat)tahun atau diancam mencapai hukuman yang lebih berat. (4)Pegawai Negeri Sipil diberhentikan noël dengan hormat, karena: a.dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum apa tetap untuk melakukan sesuatu tindakpidana keburukan jabatan atau tindak pidana keburukan yang ada hubungannyadengan jabatan;b.ternyata does penyelewengan terhadap Ideologi negara Pancasila,Undang-Undang dasar 1945, atau terlibat di dalam kegiatan apa menentang Negaradan atau Pemerintah.Pasal 24 Pegawai Negeri Sipil apa dikenakan menangkap sementara oleh pejabat yangberwajib untuk disangka telah does sesuatu tindak kejahatan kejahatan,dikenakan pemberhentian sementara. Pasal 25 karena memperlancarkan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianPegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagai wewenangnyakepada menteri atau pejabat lain. Bagian Kelima Sumpah, kata sandi Etik dan Peraturan Disiplin Pasal 26 (1)Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat instalasinya menjadiPegawai Negeri Sipil wajib tangga berjalan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipilmenurut agama ataukah kepercayaannya kepada Tuhan apa Mahaesa. (2)Susunan inskripsi Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal iniadalah sebagai berikut: Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, buat diangkat menjadiPegawai Negeri Sipil, become setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang dasar 1945, bangsa dan Pemerintah; Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan apa berlakudan mandatnya tugas kedinasan apa dipercayakan kepada saya dengan penuhpengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; Bahwa saya, ini adalah senantiasa pembayaran tinggi kehormatan Negara, Pemerintahdan keagungan Pegawai Negeri, serta menjadi senantiasa mengutamakan kepentinganNegara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;Bahwa saya, akan memegang sekencang sesuatu apa menurut sifatnya ataumenurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja mencapai jujur, tertib, cermat dan bersemangatuntuk kepentingan Negara. Pasal 27 Setiap Pegawai Negeri Sipil apa diangkat untuk memangku sesuatu jabatantertentu wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri. Pasal 28 Pegawai Negeri sipil mempunyai kode Etik such pedoman sikap, tingkahlaku, dan perbuatan di batin dan di luar kedinasan. Pasal 29 Dengan noël mengurangi ketentuan di dalam peraturan perundang-undanganpidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas,diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Pasal 30 (1)Pembinaan Jiwa Korps, kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil tidak boleh bertentangan mencapai Pasal-pasal 27 dan 28 Undang-UndangDasar 1945.(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar1945, become diatur tersendiri. Bagian Keenam pendidikan dan praktek Pasal 31 buat mencapai daya guna dan tujuan guna apa sebesar-besarnya, diadakanpengaturan pendidikan serta menaikkan dan penyelenggaraan sebuah latihan jabatanPegawai Negeri Sipil apa bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu,keahlian, kemampuan, dan ketrampilan. Bagian ketujuh Kesejahteraan Pasal 32 (1)Untuk minum kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraanPegawai Negeri Sipil. (2)Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan,berhak dapatkan bantuan perawatan kesehatan. (3)Pegawai Negeri Sipil apa meninggal dunia, keluarganya berhak memperolehbantuan. (4)Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud di dalam ayat-ayat (1), (2)dan (3) pasal ini tersusun dan dibina melalui Pemerintah. Bagian hati-hati Penghargaan Pasal 33 (1)Kepada Pegawai Negeri Sipil apa telah unjuk kesetiaan atau berjasaterhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasabaiknya, dapat penganugerahan penghargaan. (2)Penghargaan apa dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tandajasa atau bentuk penghargaan lainnya. Potongan Kesembilan Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian Pasal 34 untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badanyang membantu Presiden di dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan PegawaiNegeri Sipil. Bagian Kesepuluh Peradilan Kepegawaian Pasal 35 memperbaiki sengketa di bidang kepegawaian dilakukan oleh peradilanuntuk itu, such bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang ketentuanPokok force Kehakiman. Potongan Kesebelas Lain-lain Pasal 36 Perincian kyung hal-hal yang dimaksud batin Pasal 5 sampai denganPasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.BAB IV PEMBINAAN anggota ANGKATAN BERSENJATA republik INDONESIA Pasal 37 Pembinaan anggota Angkatan Bersenjata republik indonesia dipesan denganperaturan perundang-undangan tersendiri. Bab VKETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undanganyang ada di bidang kepegawaian yang noël bertentangan dengan Undang-undangini, militer berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undangini. Bab VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 di atas saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan noël berlaku lagi: a.Undang-undang angka 18 five 1961 circa Ketentuan-ketentuan PokokKepegawaian (Lembaran Negara five 1961 nomor 263);b.Undang-undang nomor 21 tahun 1952 sekitar Menetapkan Undang-undangDarurat circa Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai RepublikIndonesia Serikat (Undang-undang Darurat angka 25 dan 34 five 1950) sebagaiUndang-undang republikan Indonesia (Lembaran Negara lima 1952 angka 78);c.Undang-undang nomor 28 lima 1957 kyung Penetapan Undang-undang DaruratNomor 13 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 numeral 58) tentang MenambahUndang-undang nomor 21 lima 1952 (Lembaran Negara lima 1952 angka 78)tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat circa Hak Pengangkatandan Pemberhentian Pegawai-pegawai republik Indonesia Serikat (Undang-undangDarurat nomor 25 dan 34 lima 1950) seperti Undang-undang republik Indonesia",sebagai Undang-undang (lembaran Negara tahun 1957 nomor 100);d.Undang-undang nomor 17 lima 1961 sekitar Perubahan Undang-undang Nomor21 five 1952 sekitar Hak mengangkat dan Memberhentikan Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara tahun 1961 numeral 259). Pasal 40 Hal-hal apa belum atau belum cukup diatur batin Undang-undang ini,diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 Undang-undang ini mulai berlaku di atas tanggal diundangkan. Agar supayasetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undangini mencapai penempatannya di dalam Lembaran bangsa Republik Indonesia. Disahkan di champa pada tanggal 6 Nopember 1974 PRESIDEN republik INDONESIA, SOEHARTO gen TNI Diundangkan di Jakarta. Diatas tanggal 6 Nopember 1974 MENTERI/SEKRETARIS country republikan INDONESIA, SUDHARMONO,SH. Tambahan LEMBARAN-NEGARA R.I No.3041ADMINSTRASI. PEGAWAI NEGERI. Ketentuan Pokok.(Penjelasan overhead LembaranNegara republikan Indonesia five 1974 nomor 55) ns E N J E together A S A N A T A S UNDANG-UNDANG republik INDONESIA nomor 8 lima 1974 T E N T A N G POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN penjelasan UMUM: Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan PegawaiNegeri adalah berbiaya dan menentukan, buat Pegawai Negeri adalah unsurAparatur Negara buat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalamrangka usaha mencapai hasil Nasional. Sasaran Nasional kemudian termaksud di di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah TumpahDarah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanBangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan judicial sosial. Hasil Nasional tersebut bahnyadapat dicapai oleh Pembangunan Nasional apa direncanakan mencapai terarahdan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdayaguna, dan berhasil guna. Sasaran Pembangunan Nasional adalah karena mewujudkan suatu masyarakatadil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara bahan dan spirituilberdasarkan Pancasila di di dalam wadah negara Kesatuan republik Indonesiayang merdeka, berdaulat dan bersatu, di dalam suasana tien kehidupan Bangsayang aman, tenteram, tertib dan moving serta dalam lingkungan pergaulandunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan PembangunanNasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur negara dan kesempurnaanAparatur Negara pada pokoknya tergantung dari sangat Pegawai Negeri.Dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional sebagai tersebut di atasdiperlukan adanya Pegawai Negeri yang sepenuhnya kesetiaan dan ketaatan kepadaPancasila, Undang -Undang mendasar 1945, Negara, dan otoritas serta yangbersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna,bersih, berkwalitas tinggi, dan sadar menjadi tanggungjawabnya kemudian unsurAparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Buat mewujudkan PegawaiNegeri such yang dimaksud di atas maka Pegawai Negeri harus dibina dengansebaik-baiknya atas mendasar sistim sektor industri dan sistim power carrier kerja. Sistim karier adalah suatu sistim kepegawaian, dimana untuk pengangkatanpertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang batin pengembangannyalebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektiplainnya also menentukan. Sistim prestasi action adalah suatu sistim kepegawaian, dimana pengangkatanseseorang untuk menduduki sesuatu jabatan atau buat naik peringkat didasarkanatas kecakapan dan prestasi yang dicapai melalui pegawai yang diangkat. Kecakapantersebut harus dibuktikan menjangkau lulus di dalam ujian melayani dan power carrier dibuktikansecara nyata.Sistim berprestasi kerja tidak memberikan memaafkan terhadapmasa kerja. Sistim yang dianut batin Undang-undang ini, bukan hanya sistim karierdan bukan pula hanya sistim berprestasi kerja, tetapi adalah perpaduan antarasistim industries dan sistim berprestasi kerja, sehingga mencapai demikian unsur-unsuryang baik dari sistim industri dan sistim prestasi merencanakan dapat dipadukansecara serasi. Pegawai Negeri bukan saja unsur aparatur Negara, tetapi juga adalahAbdi country dan Abdi Masyarakat, apa hidup di tengah-tengah masyarakatdan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu di dalam melaksanakanpembinaan, Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlukan such AparaturNegara tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai Warga Negara.Hal ini ikut pengertian, bahwa batin melaksanakan pembinaan, hendaknyasejauh bisa diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengankepentingan Pegawai Negeri sebagai perorangan, menjangkau ketentuan bahwa apabilaada selisih antara kepentingan melayani dan kepentingan Pegawai Negeri itusebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang diutamakan. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus diatur secara menyeluruh, yaitudengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi setiap orang Pegawai Negeri Sipil,baik Pegawai Negeri Sipil markas besar maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah, ataudengan catatan lain, peraturan perundang-undangan apa berlaku bagi PegawaiNegeri Sipil pusat dengan diri berlaku pula bagi Pegawai Negeri SipilDaerah, kecuali deteksi lain batin peraturan perundang-undangan. Denganadanya homogen pembinaan sebagai tersebut di atas, maka disamping memudahkanpenyelenggaraan pembinaan, dapat pula diselenggarakan homogen perlakuandan lega kepastian bertindak bagi setiap orang Pegawai Negeri Sipil. Di dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri, maka tindakankepolisian terhadap Pegawai Negeri dilakukan mencapai tertib berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.daam koneksi ini, apabila seorangPegawai Negeri diperiksa, ditangkap, dan ataukah ditahan sementara melalui pejabatyang berwajib untuk disangka does sesuatu tindak pidana, maka pejabatyang berwajib tersebut secepat bisa memberitahukannya kepada atasanPegawai Negeri apa bersngkutan. Seperti landasan buat melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri diperlukanadanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian antara laintentang kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri. Buat maksud seperti tersebut di atas, maka Undang-undang nomor 18 Tahun1961 circa Ketentuan-ketentuan kurung Kepegawaian (Lembaran country Tahun1961 numeral 263) dan banyak peraturan perundang-undangan berbeda yangberhubungan menjangkau itu dipandang noël sesuai lagi, melalui sebab akun itu perludiganti dengan yang baru. Di ~ umumnya, apa dimaksud mencapai kepegawaian adalah segala hal-halmengenai kedudukan, kewajiban,hak,dan pembinaan Pegawai Negeri. Undang-undangini ditelepon Undang-undang circa Pokok-pokok Kepegawaian, untuk dalamUndang-undang ini diatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak,dan pembinaan Pegawai Negeri. Penjabaran PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Dalam pasal ini deteksi pengertian beberapa istilah apa digunakandalam Undang-undang ini, dengan dengan sengaja agar terhadap pengertian yang samatentang arti beberapa istilah apa penting. Pasal 2 Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) a.Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil sentral adalah: -Pegawai Negeri Sipil Pusat apa gajinya diklaim pada anggaran Pendapatandan Belanja negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga otoritas NonDepartemen, kantor Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikaldi Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan.-Pegawai Negeri Sipil Pusat apa bekerja pada Perusahaan Jawatan.-Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan padaDaerah Otonom.-Pegawai Negeri Sipil Pusat apa berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangandiperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, sebagai Perusahaan Umum,Yayasan dan lain-lain. -Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lainnya,seperti Hakim di atas Pengadilan tinggi dan lain-lain.b.Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai NegeriSipil daerah Otonom. C.Organisasi adalah suatu alat karena mencapai tujuan, malalui sebab ituorganisasi harus always disesuaikan menjangkau perkembangan tugas pokok dalammencapai tujuan. Berhubung mencapai itu ada kemungkinan bahwa konotasi PegawaiNegeri Sipil akan berkembang dikemudian hari. Kemungkinan perkembanganitu harus diletakkan landasannya di dalam Undang-undang ini.Pasal 3 Rumusan kedudukan Pegawai Negeri kemudian tersebut batin pasal ini bertolakdari mengurung pikiran, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umumpemerintah, tetapi tambahan harus mampu mandat fungsi pembangunan, ataudengan catatan lain, otoritasnya bukan just menyelenggarakan tertib pemerintahantetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untukkepentingan rakyat banyak. Agar Pegawai Negeri such unsur instrumen Negara, Abdi Negara, danAbdi social dapat mandatnya tugasnya menjangkau baik, maka ia harusmempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-undangDasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sehingga mencapai demikian dapat memusatkansegala peringatan dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganyauntuk menyelenggarakan berkomitmen pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan mensukseskannya guna. Kesetiaan dan ketaatan jenuh tersebut mengandungpengertian, bahwa Pegawai Negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pemerintah.Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinanyang jelas dan tegas. Pasal 4 di atas umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekaddan kesanggupan untuk melaksanakan dan praktek sesuatu yang disetiaiatau ditaati dengan sepenuhnya kesadaran dan tanggungjawab. Pegawai Negeri seperti unsur instrumen Negara, Abdi Negara, dan AbdiMasyarakat wajib berdua dan taat kepada Pancasila such Falsafah dan IdeologiNegara, kepada Undang-Undang dasar 1945, kepada Negara, dan kepada Pemerintah.Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahamanyang mendalam, melalui sebab itu setiap Pegawai Negeri diamanatkan mempelajari danmemahami secara mendalam sekitar Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, HaluanNegara, dan politik Pemerintah. Pasal 5 Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, melalui sebabitu diamanatkan berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati olehmasyarakat. Berhubung mencapai itu setiap Pegawai Negeri berkewajiban untuk memberikancontoh apa baik dalam mentaati dan mandat segala peraturan perundang-undanganyang berlaku. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya kepadaPegawai Negeri diberikan tugas kedinasan karena dilaksanakan menjangkau sebaik-baiknya.Pada Pokoknya pemberian tugas resmi itu adalah merupakan kepercayaandari atasan yang berwenang dengan semoga bahwa mewajibkan itu menjadi dilaksanakandengan sebaik-baiknya. Berhubung menjangkau itu maka setiap Pegawai Negeriwajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya mencapai penuhpengabdian , kesadaran, dan tanggungjawab. Pasal 6 Ayat (1) diatas umumnya apa dimaksud mencapai "rahasia" adalah rencanakegiatan atau tindakan apa akan, sedang atau telah dilakukan apa dapatmengakibatkan kerugian apa besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabiladiberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang noël berhak. Rahasia jabatan adalah secara rahasia mengenai atau apa ada hubungannya denganjabatan.Pada umumnya secara rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis, sepertisurat, notulen rapat, peta, dan lain-lain; dapat berupa rekaman suara dandapat pula berupa perintah atau keputusan verbal dari seorang atasan.Ditinjaudari tepian pentingnya, maka secara rahasia jabatan itu dapat diandalkan tingkatan klasifikasinya,seperti terutang rahasia, konfidensil atau terbatas. Tinjauan dari sudutsifatnya, maka ada secara rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya didefinisikan padawaktu tertentu tetapi ada pula sekencang jabatan yang sifat kerahasiaanyaterus menerus. Apakah sesuatu rencana, kegiatan atau tindakan bersifatrahasia jabatan, begitu tambahan tingkatan klasifikasi dan sampai bilamanahal itu dulu rahasia jabatan, harus dapat diandalkan dengan tegas oleh pimpinaninstasi apa bersangkutan.Pada umumnya Pegawai Negeri buat jabatan atau pekerjaannya mengetahuisesuatu secara rahasia jabatan. Bocornya sesuatu secara rahasia jabatan always menimbulkankerugian ataukah bahaya terhadap Negara. Di atas umumnya kebocoran sesuatu rahasiajabatan adalah disebabkan malalui dua hal, yaitu sengaja kebocoran kepadaorang go atau karena kelalaian ataukah tidak/kurang hati-hatinya pejabatyang bersangkutan. Apakah kebocoran secara rahasia jabatan itu untuk kesengajaanatau untuk kelalaian, akibatnya terhadap bangsa sama saja, melalui sebabitu setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan mencapai sebaik-baiknya.Ayat (2)Rahasia jabatan hanya dapat dikemukakan melalui Pegawai Negeri atau bekasPegawai Negeri kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib overhead kuasaUndang-undang, umpamanya overhead perintah petugas penyidik di dalam rangka penyidikandan penuntutan tindak pidana korupsi.Pasal 7 pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapathidup layak dari gajinya, sehingga mencapai demikian ia dapat memusatkanperhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas apa dipercayakan kepadanya.Gaji adalah kemudian balas jasa atau penghargaan overhead hasil pergerakan seseorang.Pada umumnya sistim penggajian dapat digolongkan batin 2 (dua) sistim,yaitu maafkan saya yang disebut sistim skala tunggal dan sistim skala ganda. Apa dimaksud mencapai sistim skala tunggal adalah sistim penggajian yangmemberikan gaji apa sama kepada pegawai apa berpangkat sama menjangkau tidakatau kurang memperhatikan sifat pekerjaan apa dilakukan dan berat tanggungjawabyang dipikul dalam melaksanakan panggilan itu. Yang dimaksud mencapai sistim skala ganda adalah sistim penggajian yangmenentukan besarnya perhitungan yang ndak saja didasarkan di ~ pangkat, tetapijuga didasarkan di atas sifat pekerjaan apa dilakukan, prestasi kerja yangdicapai, dan berat tanggungjawab yang dipikul di dalam melaksanakan pekerjaanitu. Selain daripada kedua sistim penggajian yang dimaksud di atas, dikenalpula sistim penggajian ketiga, apa biasa panggilan sistim skala gabungan,yang merupakan perpaduan antara sistim skala tunggal dan sistim skala ganda.Dalam sistim skala gabungan bayar pokok deteksi sama bagi Pegawai Negeriyang tanggapan sama, lanjut itu penganugerahan tunjangan kepada pegawaiyang memikul tanggungjawab yang berat, menjangkau prestasi apa tinggi ataumelakukan pemanggilan tertentu apa sifatnya memerlukan pemusatan perhatiandan pengerahan tenaga secara terus menerus. Sistim skala ganda dan skala gabungan just mungkin dapat dilaksanakandengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaanyang lengkap. Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menyundul sistim penggajian berdasarkansistim skala ganda atau sistim skala gabungan dikemudian hari apabila keadaansudah memungkinkan. Di dalam menentukan besarnya bayar harus memperhatikan kemampuan keuanganNegara. Selain daripada itu, harus pula diperhatikan keadaan secara spasial dimanaPegawai Negeri itu dipekerjaan. Pasal 8 apa dimaksud dengan cuti adalah noel masuk kerja yang diijinkan dalamjangka waktu tertentu. Di dalam rangka usaha buat menjamin kepemimpinan jasmanidan kerohanian serta buat kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberiancuti. Cuti Pegawai Negeri terdiri dari, cuti tahunan, cuti sakit, cuti karenaalasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti luarnya tanggunganNegara. Cuti besar dapat tangan kedua oleh Pegawai Negeri apa bersangkutan untukmemenuhi tanggung jawab agama, such menunaikan ibadah haji. Pasal 9 Ayat (1) dalam menjalankan mewajibkan kewajiban always ada kemungkinan bahwa PegawaiNegeri menghadapi resiko. Apabila seorang Pegawai Negeri mengalami kecelakaandalam dan untuk menjalankan mewajibkan kewajibannya, maka ia berhak memperolehperawatan dan segala cost perawatan itu ditanggung malalui Negara.Ayat (2)Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karenamenjalankan tugas kewajiban yang mengakibatkan ia menanggung cacad jasmaniatau cacad rohani apa mengakibatkan ia noël dapat bekerja lagi dalamjabatan apapun juga, berdasarkan deskripsi dari Majelis Penguji KesehatanPegawai Negeri atau hati-hati Penguji Tersendiri, maka lanjut pensiun yangberhak diterimanya, kepadanya thalamus tunjangan bulanan yang memungkinkandapat hidup dengan layak. Ayat (3) yang dimaksud mencapai tewas, ialah: 1.meninggal dunia di dalam dan untuk menjalankan berkomitmen kewajibannya;2.meninggal dunia dalam keadaan lain apa ada koneksi dengan dinasnya,sehingga kematian itu aqualed dengan meninggal dunia batin dan karenamenjalankan tugas kewajibannya; 3.meninggal dunia apa langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmanidan pendek rohani yang didapat dalam dan buat menjalankan saya bersedia mengurus kewajibannya;4.meninggal dunia buat perbuatan anasir yang noël bertanggungjawabataupun such akibat tindakan terhadap anasir itu.Kepada istri/suami dan atau anak Pegawai Negeri apa tewas diberikanuang duka yang diterimakan sekaligus.Pemberian uang duka yang dimaksudtidak mengurangi pensiun dan hak-hak lainnya apa berhak diterimanya berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Pensiun adalah dapat diandalkan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap terhadapPegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.Padapokoknya adalah dulu kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjaminhari tuanya, dan karena ini setiap Pegawai Negeri wajib were pesertadari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk malalui Pemerintah.Karenapensiun bukan saja such jaminan aku tua, tetapi juga adalah sebagaibalas jasa, maka pemerintah memberikan menyumbangkan kepada Pegawai Negeri.Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan otoritasnya tersebut dipupukdan dikelola melalui badan asuransi sosial. Pasal 11 apa dimaksud mencapai Pejabat negara ialah: 1.Presiden dan Wakil Presiden;2.Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;3.Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 4.Ketua, Wakil Ketua, ketua Muda, dan dihukum Mahkamah Agung; 5.Anggota Dewan Pertimbangan Agung;6.Menteri;7.Kepala Perwakilan republikan Indonesia di luar negeri apa berkedudukansebagai Duta geram Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 8.Gubernur kepala Daerah;9.Bupati terutama Daerah/Walikotamadya major Daerah; 10.Pejabat lain yang ditetapkan menjangkau peraturan perundang-undangan. Urutan Pejabat Negara such tersebut di atas noël berati urutan tingkatankedudukan dari pejabat tersebut. Pegawai Negeri apa diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuksementara waktu dari jabatan organiknya selama dulu Pejabat Negara,kecuali Ketua, Wakil Ketua, ketua Muda, dan saya menerima kalimat Mahkamah Agung PegawaiNegeri tersebut secara administratip militer berada pada Departemen/LembagaYang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat pantas dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku tidak punya terikat pada formasi. Apabila Pegawai Negeri apa bersangkutan berhenti seperti Pejabat Negara,maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan. Pasal 12 Ayat (1) Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipilsecara menyeluruh, yaitu suatu pengaturan Pembinaan apa berlaku baik bagiPegawai Negeri Sipil markas besar maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengandemikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai NegeriSipil sentral dengan diri berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah,kecuali ditentukan lain batin peraturan perundang-undangan. Selain liêu itu haruss dilaksanakan usaha penerbitan dan pembinaanAparatur Negara apa meliputi baik struktur, prosedural kerja, kepegawaianmaupun sarana, dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan perangkat Negarabaik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, benar-benar merupakan aparaturyang ampuh, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuhkesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang radikal 1945, Negara,dan Pemerintah.Keseluruhan Aparatur bangsa tersebut diisi oleh tenaga yangahli, mampu menjalankan berkomitmen di field masing-masing, dan hanya mengabdikandiri kepada kepentingan negara dan Rakyat. Ayat (2)Dalam rangka usaha karena meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupukkegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipildengan sebaik-baiknya atas dasar sistim industries dan sistim berprestasi kerja,sehingga menjangkau demikian dapat dikembangkan bakat dan kemampuan apa adapada diri masing-masing Pegawai Negeri Sipil secara wajar.Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan gawangnya guna apa sebesar-besarnya,maka sistim pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistim pembinaankarier tertutup di dalam arti Negara, dengan noël menutup kemungkinan adanyasistim pembinaan industries terbuka karena jabatan tertentu apabila harus untukkepentingan Negara. Diatas umumnya yang dimaksud dengan: -Sistim karier tutup pintu adalah bahwa berperingkat dan jabatan yang ada dalamsesuatu organisasi hanya dapat diduduki melalui pegawai apa telah ada dalamorgasasi itu, tetapi tutup pintu bagi setiap orang luar.-Sistim karier suspended adalah bahwa berperingkat dan jabatan dalam sesuatuorganisasi itu asalkan ia mempunyai kecakapan yang diperlukan, tanpa melaluipengangkatan kemudian calon pegawai. Mencapai sistim karier tutup pintu dalamarti Negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri dari Departemen/Lembagayang satu usai Departemen/Lembaga apa lain atau dari Propinsi apa satuke Propinsi yang lain, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan apa bersifatmanagerial. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sangatdiperlukan adanya tenaga-tenaga apa ahli dan cakap, dan tenaga dengan fasih yangdiperlukan itu, di ~ suatu saat mungkin noel terdapat di kalangan PegawaiNegeri. Apabila kepentingan negara sangat mendesak, maka tenaga ahli dariluar Pegawai Negeri dapat diangkat karena menduduki suatu jabatan Negeridan kepadanya diberikan pangkat Pegawai Negeri. Pengangkatan tenaga ahlliuntuk menduduki jabatan Negeri adalah terutang selektip dan pelaksanaannyamenjadi kewenangan Presiden. Pasal 13 Presiden seperti Kepala Pemerintahan adalah pembina bisa digoreng dari seluruhPegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai NegeriSipil Daerah. Untuk dapat dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnyaserta untuk dapat diwujudkan homogen di batin pembinaan, maka Presidenmenentukan kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan.Pasal 14 cukup jelas Pasal 15 Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan untuk mampu mandatnya tugas pokok apa ditetapkan olehpejabat yang berwenang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan adalah berdasarkan bebankerja apa dipikulnya diatas sesuatu organisasi. Pegang adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab menemani itu organisasiharus selalu disesuaikan mencapai perkembangan saya bersedia mengurus pokok. Untuk tugaspokok dapat berkembang dari waktu nanti waktu, maka jumlah Pegawai NegeriSipil apa diperlukan harus disesuaikan dengan perkembangan saya bersedia mengurus pokok.Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi adalah jenis, sifat,dan beban kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang danjumlah peringkat dan jabatan apa tersedia batin suatu organisasi. Selaindaripada itu haruss pula diperhatikan sekitar prinsip pelaksanaan pekerjaandan alat yang tersedia. Di ~ umumnya makin ditinggikan mutu toolkit dan tersedia dalam jumlah yangcukup, makin sedikitlah Pegawai Negeri Sipil apa diperlukan. Formasi sesuatu organisasi di ~ umumnya ditinjau sekali 5 (lima) tahun,karena dalam jangka waktu tersebut terdapat kemungkinan adanya perkembangantugas pokok. Pasal 16 Ayat (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah buat mengisi formasi yang lowong.Lowongnya formasi dalam sesuatu organisasi diatas umumnya disebabkan olehdua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil apa keluar untuk berhenti,atau adanya perluasan organisasi. Untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipiladalah untuk mengisi formasi apa lowong maka menerima Pegawai NegeriSipil harus berdasarkan kebutuhan.Ayat (2) Setiap warga Negara apa memenuhi syarat-syarat apa ditentukan dalamperaturan perundang-undangan mempunyai kesempatan apa sama buat melamarmenjadi Pegawai Negeri Sipil. Halaman ini berarti bahwa pengadaan Pegawai NegeriSipil harus didasarkan semata-mata overhead syarat-syarat obyektip apa telahditentukan dan noël boleh didasarkan overhead golongan, agama atau daerah.Ayat (3) Setiap pelamar yang diterima harus melalui masa tetua selama masapercobaan itu ia berstatus seperti calon Pegawai Negeri Sipil.Selama dalammasa percobaan, kepada calon Pegawai Negeri Sipil apa bersangkutan diberikangaji kurung dan penghasilan lain menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku. Ayat (4) Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) five danselama-lamanya 2 (dua) tahun.Apabila di dalam masa tetua itu ia dipandangtidak cakap, maka ia dikeluarkan dan apabila cakap diangkat were PegawaiNegeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam waktu 1 (satu) tahuntelah memenuhi syarat-syarat apa diperlukan, menjangkau segera diangkat menjadiPegawai Negeri Sipil.Pasal 17 Ayat (1) apa dimaksud mencapai pangkat adalah kedudukan apa menunjukkan tingkatseseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dandigunakan seperti dasar penggajian. Apa dimaksud menjangkau jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,tanggungjawab, wewenang dan ke kanan seseorang Pegawai Negeri Sipil batin rangkasusunan suatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat tinjauan dari 2 (dua) sudut, yaitu strukturildan sudut fungsional. Jabatan dari sudut strukturil adalah jabatan apa secara tegas ada dalamstruktur organisasi, kemudian Sekretaris Jenderal, Direktur, terutama Seksidan lain-lain.Jabatan dari tepian fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudutfungsinya di dalam suatu organisasi, kemudian Peneliti, dokter Ahli PenyakitJantung, Juru Ukur, dan lain-lain yang serupa mencapai itu.Pegawai Negeri Sipil diangkat di dalam suatu berperingkat dan suatu jabatantertentu sesuai dengan kecakapan,pengabdian, dan atletis kerjanya menurutperaturan perundang-undangan apa berlaku.Ayat (2) di dalam rangka pelaksanaan sistim industri dan sistim prestasi kerja makaharus ada pengkaitan apa erat antara kepangkatan dan jabatan atau denganperkataan lain haruss adanya pengaturan circa jenjang kepangkatan padasetiap jabatan. Pegawai Negeri Sipil apa diangkat di dalam suatu jabatan pangkatnya harussesuai mencapai pangkat apa ditetapkan buat jabatan itu.Dalam jabatan strukturil, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebihrendah noël dapat membawahi langsung Pegawai Negeri Sipil yang berpangkatlebih tinggi.Pasal 18 Ayat (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikanpangkat secara teratur dan sistim kenaikan peringkat pilihan.Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat regular adalah apabila seorangPegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat apa ditentukan dapatdinaikkan pangkatnya tidak punya terikat di ~ jabatan. Kenaikan berperingkat regulerditentukan sampai dengan taraf pangkat tertentu, umpamanya sampai denganIII/d PGPS 1968.Yang dimaksud mencapai kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkatyang lanjut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga harusada jabatan, ataukah dengan catatan lain, walaupun seorang Pegawai NegeriSipil telah memenuhi Syarat-syarat umum untuk kenaikan pangkat, tetapijabatannya noël sesuai karena pangkat itu, maka ia belum dapat dinaikkanpengkatnya. Tingkat pangkat untuk kenaikan pangkat pilihan dapat ditentukanumpamanya start IV/a ke atas PGPS 1968. Ayat (2) Kenaikan pangkat reguler adalah merupakan hak, oleh sebab menemani itu apabilaseorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat apa ditentukanpada dasarnya harus dinaikkan pangkatnya, kecuali apabila ada alasan yangsah karena menundanya. Ayat (3)Kenaikan pangkat pilihan bukan hak, tetapi adalah kepercayaan dan penghargaankepada seseorang Pegawai Negeri Sipil overhead prestasi kerjanya, yakni bagiPegawai Negeri Sipil yang telah unjuk prestasi kerja yang tinggiada kemungkinan mendapat kenaikan pangkat pilihan. Ayat (4)Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan memberikankenaikan pangkat, maka haruss ditentukan syarat-syarat kenaikan pangkat.Syarat-syarat kenaikan peringkat antara lain ialah power carrier kerja, disiplinkerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, jabatan, praktek jabatan, dansyarat-syarat obyektip lainnya.Syarat-syarat kenaikan pangkat such tersebutdi overhead merupakan konsekwensi logis dari aturan adanya pengkaitan yangerat antara pangkat dan jabatan.Ayat (5)Dalam setiap organisasi yang sehat, maka makin ditinggikan pangkat, makinterbatas jumlahnya, melalui sebab menyertainya Pegawai Negeri Sipil apa mempunyaikemungkinan buat mencapai pangkat supreme itu makin akhirnya pula. Untukkenaikan berperingkat pilihan, lanjut harus dipenuhi syarat-syarat umum,harus pula didasarkan atas jabatan apa dipangku melalui Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan buat mengikutipendidikan atau sebuah latihan jabatan, dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat,ia dianggap menduduki jabatan yang dipangkunya, dahulu mengikuti pendidikanatau praktek jabatan tersebut.Ayat (6)Pemberian kenaikan peringkat setingkat lebih besar secara anumerta merupakanpenghargaan apa diberikan melalui Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipilyang tewas atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada country dan Bangsa. Pemberiankenaikan berperingkat secara anumerta harus dilaksanakan benar pada waktunya,yaitu diusahakan silam Pegawai Negeri Sipil yang tewas menemani itu dikebumikan.Pangkat anumerta ditetapkan berlaku terhitung start tewasnya Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan. Kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikangaji pokok.Pasal 19 Prinsip kurung penempatan di dalam jabatan adalah "mendapatkan orangyang benar pada tempat yang tepat". Di dalam sistim pembinaan karieryang sehat selalu ada pengkaitan apa erat antara jabatan dan pangkat,artinya seorang Pegawai Negeri Sipil apa ditunjuk menduduki sesuatu jabatanharuslah mempunyai pangkat apa sesuai karena jabatan itu. Pasal 20 dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektipitas batin mempertimbangkandan pembelahan kenaikan pangkat dan mengangkat di dalam jabatan, maka perludiadakan daftar penilaian pelaksanaan panggilan ("conduite staat")dan berpesta urut kepangkatan ("ranglijst"). Unsur yang perlu dinilaidalam mengajukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, antara go adalah prestasikerja, rasa tanggungjawab, kesetiaan, prakarsa, disiplin, kerjasama, dankepemimpinan. Massa yang used dalam menentukan mengajukan urut kepangkatanadalah ketuaan (senioritas)dalam pangkat, jabatan, pendidikan/latihan jabatan,masa kerja, dan umur. Pasal 21 untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yangmemangku sesuatu jabatan tertentu yang dalam menjalankan tugasnya di lapanganperlu mencapai segera dikenal oleh sosial umum, haruss ditetapkan tandapengenal, umpamanya pejabat Bea dan Cukai, Imigrasi, dan lain-lain yangserupa mencapai itu. Sign pengenal itu dapat berupa pakaian seragam danatau tanda lain apa diperlukan. Pasal 22 untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan seperti salah satuusaha buat memperluas pengalaman dan timbul bakat, maka perlu diadakanperpindahan jabatan dan perpindahan wilayah action bagi Pegwai Negeri sipilterutama bagi mereka yang menjabat jabatan pimpinan dengan noël merugikanhak kepegawaiannya. Secara normal, perpindahan jabatan atau perpindahanwilayah pergerakan itu dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan5 (lima) tahun. Dalam alur dan mandat perpindahan wilayahkerja disesuaikan dengan kemampuan secara finansial Negara. Pasal 23Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini diberhentikan denganhormat mencapai mendapat ke kanan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku:a.Pegawai Negeri Sipil apa meminta berhenti dengan kemauan sendiri,pada aturan harus diberhentikan dengan hormat, tetapi apabila kepentingandinas mendesak, maka permintaan organisasi itu dapat ditolak ataukah ditundauntuk sementara waktu.b.Cukup jelas.c.Apabila terjadi penyederhanaan memegang Pemerintah apa mengakibatkanadanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihanitu diusahakan penyalurannya ke instansi lain. Apabila bab ini tidak mungkin,maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan kesempatanuntuk search lapangan pemanggilan lain, dengan mendapat hak-hak penuh sebagaiPegawai Negeri Sipil selama jangka waktu tertentu. Kepada Pegawai NegeriSipil yang diberhentikan menjangkau hormat seperti akibat penyederhanaan organisasiPemerintah, penganugerahan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.d.Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani atau rohani berdasarkanketerangan dari Majelis Penguji kesehatan Pegawai Negeri atau dokter PengujiTersendiri diberhentikan dengan hormat dengan mendapat daratkan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) dingin jelasAyat (3)Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil apa dimaksud dalam ayat ini dapatdilakukan dengan menghormati atau noël dengan hormat, satu dan lain halaman tergantungpada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatanyang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat apa ditimbulkan melalui perbuatanitu.a.Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, danPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdaftar ditaati oleh setiap PegawaiNegeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil apa telah ternyata melanggar Sumpah/Janjiatau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat yangmenurut pertimbangan atasan yang berwenang noël dapat diperbaiki lagi,dapat diberhentikan kemudian Pegawai Negeri Sipil.b.Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang terancam dengan hukumanpenjara 4 (empat) five diancam hukuman apa lebih bobot adalah merupakantindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maks ancaman hukuman terhadap sesuatu tindak kriminalitas telahditetapkan, namun hukuman apa dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak kejahatan itu dapat dibeda-beda sehubungan dengan berat ringannyatindak pidana apa dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan.Berhubungan dengan itu, maka batin mempertimbangkan apakah pegawai negerisipil yang telah melakukan tindak pidana keburukan itu become diberhentikanatau tidak, atau apakah become diberhentikan dengan hormat atau noel denganhormat perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong pegawai negerisipil apa bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta haruspula dipertimbangkan memuat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan.Ayat 4. A.Pada dasarnya jabatan apa diberikan kepada seorang Pegawai NegeriSipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakandengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil menyalahkan penjaraatau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan apa telah mempunyai kekuatanhukum apa tetap untuk melakukan sesuatu tindak pidana ragum jabatanatau tindak pidana keburukan yang perhatian jabatan ataukah pekerjaan,maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan noël denganhormat untuk telah menyalah digunakan kepercayaan apa diberikan kepadanya.b.Pegawai negeri sipil such unsur aparatur negara,abdi negara danAbdi Masyarakat, apa telah does penyelewengan terhadap falsafat danideologi negara Pancasila, Undang-undang mendasar 1945 ataukah terlibat dalamkegiatan yang menentang Negara atau pemerintah,tidak logis lagi dipertahankansebagai pegawai negeri sipil, oleh sebab itu harus diberhentikan tidakdengan hormat.perbuatan mana apa merupakan penyelewengan terhadap falsafatdan ideologi negara Pancasila, Undang-undang mendasar 1945, atau kegiatanyang menentang Negara atau Pemerintah dinyatakan/diputuskan secara tegasoleh pemerintah Pusat.Pasal 24. Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yangdikenakan penahanan sementara oleh pejabat yang berwajib untuk disangkamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara.Pemberhentiansementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan, bukan pemberhentiansementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.Apabila dirombak oleh apa berwajibtelah selesai dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil apa bersangkut tidakbersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitungsejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi apa dimaksudmengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil apa bersangkutan dikembalikanpada jabatan semula. Apabila nanti pemeriksaan melalui Pengadilan telahselesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil apa bersangkutan bersalah danoleh sebab itu memvonis penjara ataukah kurungan berdasarkan keputusan pengadilanYang telah mempunyai kekuatan hukum apa tetap, maka Pegawai Negeri Sipiltersebut dapat diberhentikan menjangkau memperhatikan ketentuan pasal 23 ayat(3) huruf b dan ayat (4) huruf a. Pasal 25. Pantas dengan prinsip pendelegasian wewenang dan karena mempercepatpelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, Pegawai NegeriSipil, maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteriyang bersangkutan ataukah pejabat lain apa dipandang perlu. Pasal 26 Ayat (1) Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atauuntuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapanatasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap TuhanYang Mahaesa. Untuk Sumpah/Janji menemani itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannyaterhadap Tuhan yang Mahaesa, maka diatas hakekatnya Sumpah/Janji akun itu bukansaja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi jugamerupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa apa bersumpah/berjanji akanmentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan apa telahditentukan.Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan berkomitmen Negara yang harus dilaksanakandengan sebaik-baiknya. Di dalam pelaksanaan berkomitmen tersebut diperlukan keikhlasan,kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjaminpelaksanaan tugas resmi dengan sebaik-baiknya, maka setiap calon PegawaiNegeri Sipil diatas saat pengangkatannya dulu pegawai Negeri Sipil wajibmengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di hadapan atasan yang berwenangmenurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan apa Mahaesa.Ayat (2) cukup jelas.Pasal 27 Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku sesuatu jabatanterutama jabatan apa penting yang mempunyai ruang lingkup apa luas adalahmerupakan kepercayaan apa besar dari Negara.Dalam melaksanakan tugas itudiperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggungjawab apa besar.Berhubung mencapai itu, Pegawai Negeri Sipil apa diangkat untuk mendudukijabatan tertentu, di ~ saat penunjukannya wajib tangga berjalan Sumpah/JanjiJabatan Negeri di hadapan atasan apa berwenang menurut agama atau kepercayaannyaterhadap Tuhan yang Mahaesa. Pasal 28 kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, taraf laku, danperbuatan apa harus dilaksanakan melalui setiap Pegawai Negeri Sipil. Denganadanya kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil sebagaiunsur instrumen Negara, abdi Negara, dan Abdi masyarakat mempunyai pedomansikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugasnya dan dalampergaulan kehidupan sehari-hari. Dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menjadi digariskan prinsip-prinsip,yang di atas pokoknya antara lain such berikut: Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara tangga Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan apa Mahaesa, danbersikap hormat-menghormati antara sesama burger Negara yang memeluk agama/kepercayaanterhadap Tuhan yang Mahaesa yang berlainan. Pegawai Negeri Sipil sebagaiunsur perangkat Negara, Abdi Negara, dan abdi Masyarakat, dikutuk dan taatsepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang mendasar 1945, Negara, dan Pemerintahserta prioritas kepentingan Negara di ~ kepentingan diri sendiri,seseorang ataukah golongan. Pegawai Negeri Sipil pembayaran tinggi kehormatannegara, otoritasnya dan keagungan pegawai Negeri sipil, serta mentaati segalaperaturan-peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan perintah-perintahatasan dengan full kesadaran, pengabdian, dan tanggungjawab. Pegawai NegeriSipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai denganbidang tugasnya masing-masing. Pegawai Negeri Sipil dengan tegas memelihara keutuhan,kekompakan, persatuan, dan kesatuan negara dan country Indonesia serta korpsPegawai Negeri Sipil.Karena kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagiPegawai Negeri Sipil, maka sanksi terhadap pelanggaran kode Etik adalahsanksi moril. Pasal 29 Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang membuat keharusan,larangan,dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut atau larangan menemani itu dilanggar.Untuk menjamin tatatertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dengantidak mengurangi ketntuan di dalam peraturan perundang-undangan pidana, diadakanPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keharusan yang akan dimuat dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilantara lain adalah : -Menepati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasanyang berlaku serta mandat perintah-perintah kedinasan apa diberikanoleh atasan yang berhak.-Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayananyang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. -menggunakan dan memelihara barang-barang melayani dengan sebaik-baiknya.-Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sosial sesamaPegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan.-Dan lain-lain.Larangan apa akan dimuat di dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilantara go adalah: -Menjadi Pegawai bangsa Asing tanpa ijin Pemerintah. -Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat seperti Pegawai NegeriSipil.-Dan lain-lain.Hukuman apa dapat dijatuhkan seperti sanksi terhadap pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil ialah tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataantidak puas, penundaan kenaikan bayar berkala, penundaan kenaikan pangkat,penurunan pangkat, pemindahan seperti hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian.Selain daripada keharusan, larangan, dan sanksi, batin Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil menjadi diatur kyung pejabat yang berwenang menjatuhkanhukuman disiplin, tatacara penjatuhan hukuman disiplin dan tatacara mengajukankeberatan/pembelaan, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil noel menerimahukuman disiplin apa dijatuhkan kepadanya. Pasal 30 Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang mendasar 1945 menjadi diaturlebih lanjut dengan Undang-undang.Pasal 31 penataan pendidikan serta menaikkan dan penyelenggaraan praktek jabatanbagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaanPegawai Negeri Sipil. Menaikkan pendidikan serta menaikkan dan penyelenggaraan latihan jabatanmeliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuanstandard,pemberian akreditasi,penilaian,dan pengawasan. Di bidang pendidikanhanya meliputi pengaturan, sedang penyelenggaraannya diserahkan di ~ badanpendidikan yang telah ada. Tujuan sebuah latihan jabatan antara lain adalah: -meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan;-menciptakan adanya pola berpikir yang sama; -menciptakan dan mengembangkan perilaku kerja yang lebih baik;-membina sektor industri Pegawai Negeri Sipil.Pada pokoknya latihan jabatan dapat dibagi 2 (dua) yaitu olah prajabatandan olah dalam jabatan: -Latihan pra jabatan ("pre service training") adalah suatulatihan apa diberikan kepada calon Pegawai Negeri Sipil, mencapai tujuanagar ia dapat trampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya;Latihan di dalam jabatan ("in company training")adalah suatu latihanyang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.Pasal 32 Ayat (1) muka kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahapsesuai mencapai kemampuan, sehingga pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil dapatmemusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya.Usaha kesejahteraanyang dimaksud meliputi kesejahteraan meteriil dan spirituil, kemudian jaminanhari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian, ceramah keagamaan,dan lain-lain apa serupa mencapai itu.Ayat-ayat (2) dan (3) Bantuan perawatan health dan bantuan kematian adalah merupakan bagiandari programme kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.Ayat (4) Penyelenggaraan program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil tersusun dandibina malalui Pemerintah Pusat. Pasal 33 Ayat (1) karena mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupukkesetiaan terhadap Negara, maka kepada Pegawai Negeri Sipil apa telahmenunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap negara atau apa telahmenunjukkan berprestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaanoleh Pemerintah. Ayat (2) Penghargaan yang dimaksud dapat berupa sign jasa, kenaikan pangkatistimewa, ataukah bentuk penghargaan lainnya, sebagai surat pujian, penghargaanyang berupa materiil, dan lain-lain. Pasal 34Tugas badan yang dimaksud di dalam pasal ini adalah tolong Presiden dalammerencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan berpemerintahan kepegawaian,pendidikan dan praktek jabatan, kesejahteraan, menampung dan menyelesaikanmasalah yang berkenaan mencapai pelaksanaan peraturan perundang-undanganmengenai keberpihakan dan ke kanan Pegawai Negeri Sipil. Pada waktu sekarang, badan apa menyelenggarakan memandu kepegawaianadalah Badan administrasi Kepegawaian Negara, badan yang menyelenggarakanpendidikan dan olah jabatan adalah antara lain Lembaga AdministrasiNegara, sedang badan yang menyelenggarakan kesejahteraan Pegawai NegeriSipil secara menyeluruh dan badan yang menyelesaikan masalah yang berkenaandengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai keberpihakan danhak Pegawai Negeri Sipil belum ada. Buat mencapai daya guna dan sasaran guna yang sebesar-besarnya,maka badanyang tolong Presiden menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipildisesuaikan secara bertahap menurut keadaan. Pasal 35 cukup jelas. Pasal 36 Perincian kyung hal-hal apa dimaksud di dalam Pasal 5 sampai denganPasal 35 Undang-undang ini pengaturan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal-pasal 10,30 dan 35 diaturdengan Undang-undang dan pelaksanaan ketentuan apa dimaksud di dalam pasal-pasallainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Pasal 37 tampan jelas. Pasal 38 pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan Perundang-undanganyang ada di lapangan kepegawaian yang noël bertentangan mencapai Undang-undangini, tetap berlaku selama belum diadakan apa baru berdasarkan Undang-undangini, umpamanya.


Anda sedang menonton: Hak cuti suami jika istri melahirkan


Lihat lainnya: Cara Mencari Jodoh Yang Tepat, 12 Tanda Saat Anda Menemukan Jodoh Yang Tepat

Undang-undang nomor 2 lima 1970 sekitar Pencabutan Peraturan PresidenNomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai-partai politika BagiPejabat Negeri republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1970 angka 8)Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1970 circa Pengaturan KehidupanPolitik Pejabat-pejabat Negeri dalam rangka Pembinaan Sistim KepegawaianNegeri republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1970 numeral 9).Pasal 39 Peraturan perundang-undangan apa dikeluarkan berdasarkan Undang-undangyang dimaksud dalam pasal ini, tetap berlaku selama belum diadakan penggantinyaberdasarkan Undang-undang ini.pasal 40 cukup jelas. Pasal 41 dingin jelas.