esuba.net, jakarta - Wacana tuntutan hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi bagian belakang mengemuka. Memang ndak isu yang baru, untuk saat dua menteri kesehatan Kabinet Indonesia perlindungan ditetapkan didelegasikan Pemberantasan Korupsi (KPK) such tersangka di atas akhir lima lalu, wacana yang sama sempat diperdebatkan.

Anda sedang menonton: Kenapa koruptor tidak dihukum mati di indonesia

Bedanya, kalau dulu wacana ini datang dari pihak di luar pemerintah, kali ini segera disuarakan oleh pejabat negara, yaitu Wakil menkes Hukum dan baik Asasi human (Wamenkum dan HAM) Edward Omar Sharif Hiariej.


baca JUGA: Respons 57 Pegawai KPK soal Terbitnya Regulasi Pengangkatan enim ASN Polri
baca JUGA: Polri Terbitkan Regulasi Angkat Mantan Pegawai KPK jadi ASN
dibaca JUGA: Novel Baswedan Cs sudah Audit Harta kekayaan Nurul Ghufron

Baca Juga


Dia menilai, dua mantan menteri yakni sekretaris kesehatan Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sekretaris kesehatan Sosial Juliari Peter Batubara layak buat dituntut mencapai ancaman hukuman mati. Alasannya, mereka does praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.

Pendapat Wamenkum dan HAM menyertainya langsung diamini Pakar tindakan Pidana dari chip hotch Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Dia mengatakan disetujuinya jika terdakwa korupsi mencapai keadaan tertentu diskusi hukuman maksimal yaitu hukuman mati.

Dia beralasan, siapa pun yang terbukti terlibat batin korupsi bansos harus memvonis berat buat melakukannya di pusat masyarakat yang tengah kesulitan menghadapi pandemi. Ditambah lagi, dana yang dikorupsi merupakan bantuan buat rakyat miskin.

"Sebagai pejabat tinggi mereka noel tahu diri, menyalahgunakan jabatannya di masa bencana dan yang dikorupsi jatahnya orang pula, ini korupsi paling keji," tegas Abdul Fickar.

Dia yakin, penerapan hukuman sekarat bagi koruptor ini adalah memberikan berefek jera bagi mereka apa akan mencoba does hal serupa. Hanya saja, dia menyadari bahwa hukuman dies tak sanggup diterapkan kepada setiap pelaku korupsi, lantaran ketatnya syarat yang dimintakan undang-undang.

"Tetapi, hukuman seumur hidup juga bisa, apalagi jika ditambah dengan menyita semua hartanya. Langkah itu ini adalah tetap efektif untuk orang menyertainya umumnya tidak dimiskinkan," ujar Abdul Fickar.

Dia mengatakan, Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 five 1999 tentang Tindak kriminalitas Korupsi (Tipikor) memang masih mencantumkan hukuman dies bagi korupsi apa dilakukan di dalam keadaan tertentu, seperti saat menghadapi plague alam. Namun, distribusi itu harus memenuhi sejumlah syarat apa ketat sehingga sulit buat dilaksanakan.

"Ditambah lagi, berdasarkan Pasal 28i UUD 45, hak untuk hidup menyertainya termasuk baik yang noël bisa dinafikan di dalam keadaan maafkan saya pun, memanggang maksimalnya adalah hukuman seumur lives (tanpa hak remisi)," beber Abdul Fickar.

Keyakinan bahwa Pasal 2 UU Tipikor akan bisa diterapkan tambahan makin pengenceran melihat sikap Mahkamah Agung apa kerap mengurangi vonis terpidana korupsi apa mengajukan upaya beraksi kasasi atau peninjauan kembali. Sebab, bukan tak bisa vonis dies yang dijatuhkan dibatalkan ketiga didugat setelah MA.

"Pengurangan hukuman (oleh MA) itu menggambarkan kurangnya komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi," tegas Abdul Fickar.

Kendati demikian, dia tetap berharap penampil KPK become mengajukan tuntutan hukuman sekarat jika kedua menteri yang kini jadi tersangka terbukti melakukan korupsi.

"Jika terbukti terlibat, maka konsekuensinya adalah dituntut sesuai hukum yang berlaku di mana korupsi menemani itu dilakukan diatas masa hama sehingga hukumannya bisa ~ diperberat memanggang hukuman mati," Abdul Fickar memungka

 


*

Usut Tuntas, KPK Jangan berhenti di Juliari

Pendapat perbedaan datang dari Indonesia Corruption watch (ICW) yang beranggapan hukuman yang cocok bagi para koruptor, khususnya untuk kedua menteri apa kini mendekam di rutan KPK, ~ no hukuman dies melainkan kombinasi hukuman.

Untuk hukuman mati, ICW menitikberatkan pada dua hal. Pertama, praktik tersebut bertentangan dengan daratkan asasi manusia. Dan, sampai saat ini, belum ditemukan adanya korelasi konkret pengenaan hukuman mati dengan menurunnya jumlah perkara korupsi di suatu negara.

"ICW sendiri di atas dasarnya dapat dipahami tuntutan publik, termasuk semoga Wakil menkes Hukum dan HAM, sebab korupsi yang dilakukan kedua menteri tersebut dinilai mendesak keji dan terjadi di tengah terms ekonomi bangsa maupun masyarakat sedang degranulatulasi tajam untuk pandemi Covid-19," jelas Kurnia.

Namun, next dia, untuk saat ini lebih baik fokus catatan diletakkan pada penanganan perkaranya. Misalnya, buat perkara yang menjerat Juliari, alih-alih mengenakan pasal terhubung dengan kerugian negara, sampai saat ini KPK sebagai enggan atau undang memproses ataukah memanggil mayoritas orang yang berpotensi kuat menjadi saksi.

"Maka dari itu, daripada berbicara mengenai tuntutan hukuman mati, lebih baik pemerintah menindas agar KPK berani untuk membongkar tuntas dua perkara tersebut," harap Kurnia.

Dia mengatakan, ada tiga instrumen apa bisa membuat jera para koruptor. Pertama, memenjarakan maksimal pelakunya tipikor mencapai penjara seumur hidup. Kedua, mengenakan monetary pengganti yang maksimal atau dengan keuntungan instrumen UU Pencucian Uang.

"Ketiga, penampil harus input soal ke kanan politik Juliari dan Edhy Prabowo selama penuntutan. Dan harusnya menyertainya ditegaskan back dalam putusan hakim," jernih Kurnia.

"Menurut itupenggunaan tiga menemani itu harus dikenakan biar memberikan memengaruhi jera, untuk korupsi ini ndak cuma aneh crime, tapi juga financial crime, ragum ekonomi. Memanggang titik tekannya tidak just pada penjara badan saja, tapi memiskinkan mereka dulu salah satu hal apa penting nanti dalam vonis hakim," imbuh dia.

Tak hanya hukuman untuk dua people itu, ICW juga menyoal penuntasan kasus secara keseluruhan. Pihaknya harapan agar pemerintah miskin dukungan dan menjadi penekan KPK agar berani untuk tidak just membongkar, tapi menuntaskan perkara tersebut.

"Sebab sampai saat ini ICW meragukan komitmen KPK untuk bisa berhenti dan menjerat seluruh orang apa terlibat, implisit aktor intelektualnya," ujar Kurnia.

Dia mencontohkan di dalam kasus Juliari, ada beberapa humum politikus yang diduga luaran pengetahuan pengadaan paket sembako bansos Covid-19, menjadi tetapi tidak pernah dipanggil KPK, bahkan such saksi sekalipun.

Lihat lainnya: Kata Kata Terima Kasih Untuk Mantan, 35 Ucapan Perpisahan Yang Penuh Makna & Bijaksana

"Jadi, alih-alih kita omong sampai di hilir menangani perkara, kalau di sini tidak dituntaskan sampai di ~ orang-orang yang memiliki kuasa, ya itu tidak ada artinya," Kurnia menandasi.