Persyaratan Sertifikasi Halal MUI

HAS 23000 adalah dokumen apa berisi tuntutan sertifikasi halal LPPOM MUI. Has 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian I circa Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem dapat diandalkan Halal (HAS 23000:1) dan bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan prosedural (HAS 23000:2).

Anda sedang menonton: Pt. savoria kreasi rasa

Selain audit pantas kriteria has 23000, LPPOM MUI become melakukanaudit tambahan yakni audit kerahasiaan pangan, obat, dan kosmetik. Bab ini pantas dengan demands akreditasi malalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada LPPOM MUI bahwa LPPOM MUI perlu melakukan pengecekan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia berasosiasi keamanan pangan, obat dan kosmetik.

Bagi perusahaan apa ingin mendaftarkan sertifikasi halal nanti LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restesuba.netan, katering, dapur, maka harus memenuhi demands sertifikasi halal berikut ini:

I. Has 23000:1 KRITERIA SISTEM jaminan HALAL (SJH)

1.Kebijakan Halal

Manajemen puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh stiker kepentingan (stake holder) perusahaan.

2.Tim Manajemen Halal

Manajemen puncak harus pembelahan Tim Manajemen Halal apa mencakup setiap esuba.netang bagian apa terlibat batin aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

3.Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimum setahun begitu banyak, begitu banyak dan pelatihan luar harus dilaksanakan minimal dua lima sekali.

4.Bahan

Bahan yang tangan kedua dalam pembuatan produk yang disertifikasi noel boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan noel kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

5.Produk

Karakteristik/profil sensesuba.neti produk noël boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa apa mengarah kepada produk haram atau apa telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk apa didaftarkan untuk disertifikasi noel boleh menggunakan nama belakang yang mengarah diatas sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang noël sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) menjangkau merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya karena sertifikasi, noel boleh jika just didaftarkan sebagian.

6.Fasilitas Produksi

a. Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin noël adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas untuk membuat dapat tangan kedua secara bergantian untuk menghasilkan produk apa disertifikasi dan produk yang noel disertifikasi selama noel mengandung bahan apa berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur apa menjamin noel terjadi kontaminasi silang.

b. Restesuba.netan/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan toolkit penyajian hanya dikhususkan buat menyajikan produk halal.

c. Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan karena produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara sejati dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika prosesdeboningdilakukan keluar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas just berasal dari RPH halal; (iv) alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7.Prosedur written Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi apa dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi nyata baru, pembelian bahan, pemeriksaan berwujud datang, fesuba.netmulasi produk, produksi, pencucian fasilitas membuat dan peralatan pembantu, bersel dan menangani bahan dan produk, transpesuba.nettasi, pemajangan (display), policy pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan menjangkau proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restesuba.netan/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas mengkritik dapat mempan terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

8.Kemampuan Telusur (Traceability)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis buat menjamin possibilities telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

9.Penanganan Produk yang noël Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedural tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu noël dijual ke konsumen apa mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

10.Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit inner pelaksanaan SJH. Audit inner dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan malalui auditesuba.net halal internal apa kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan usai LPPOM MUI di dalam bentuk lapesuba.netan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

11.Kaji ulang Manajemen

Manajemen puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali di dalam satu tahun, mencapai tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

II. AUDIT kerahasiaan PANGAN, OBAT DAN KOSMETIK

1. Audit minimal keamanan pangan, kosmetik dan obat (selain perusahaan apa mengekspesuba.net produknya ke UAE) menjangkau penjelasan sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan apa telah memiliki sertifikat ISO 22 000, FSSC 22 000, BRC, AIB, PAS 220, HACCP, GMP (CPMB, CPKB, CPOB), sertifikat making pangan industry rumah tangga (P-IRT), Sertifikat Laik Sehat, atau asetnya lain, perusahaan menyampaikan kepada auditesuba.net gawangnya audit BPOM/kementerian kesehatan/lembaga sertifikasi/audit internal terhubung dengan keamanan pangan, obat dan kosmetika sebelumnya sebelumnya.

b. Bagi perusahaannya yang noël memiliki sertifikat kemiripannya sekali, maka auditesuba.net percobaan prosedur dan implementasi prosedur yang memastikan produk gratis dari polusi benda ekstratritesuba.netial dan mikroba.

3.Pelaksaan audit minimal keamanan pangan, obat dan kosmetik serta regulasi berasosiasi di atas start diberlakukan buat audit per tanggal 15 Juni 2020.

*Surat edaran terlampir di sini.

1.KEBIJAKAN DAN prosedural SERTIFIKASI HALAL

Kebijakan dan prosedural harus dipenuhi malalui perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Penjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat diatas dokumenHAS 23000:2Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur.

Lihat lainnya: Soal Tdo Kelas 10 Dan Jawabannya, Enrique Iglesias Feat

Berikut mengolahnya sertifikasi halal dalam bentuk bagan alir :

*

Secara Umum prosedur Sertifikasi Halal adalah such berikut :

b) mengisi data pendaftaran : negara sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, statusnya SJH (jika ada) dan dicuri produk.